Peluncuran Katingan Investment Outlook pada sesi JCAF #23

Kasongan, November, 2023 Untuk mengatasi permasalahan iklim sekaligus mendorong pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan kerjasama lintas  pihak dan pendanaan yang berkelanjutan untuk  mengakselerasi tujuan tersebut.  Investasi dengan menggunakan pendekatan subnasional (yurisdiksi) membuka peluang bagi kabupaten untuk transisi terhadap pertumbuhan ekonomi hijau yang berkelanjutan dengan mengkombinasikan pendanaan dan penguatan regulasi yang dapat berkontribusi terhadap capaian daerah maupun nasional lewat pemenuhan target penurunan emisi sekaligus pertumbuhan masyarakat yang inklusif di tingkat kabupaten. 

 

Peluncuran Katingan Investment Outlook pada sesi JCAF #23 membahas mengenai peluang investasi di Kabupaten Katingan dan bagaimana visi Konservasi  Katingan untuk Borneo yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Katingan 2024 – 2026. Lewat peraturan Bupati no 34, Kabupaten Katingan membangun ekonomi masyarakat berbasis perlindungan ekosistem (konservasi),  dan produksi yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Sembilan Peluang Investasi yang sedang didorong oleh pemerintah kabupaten Katingan adalah  sawit berkelanjutan, rotan berkelanjutan, tanaman pangan dan paludikultur, ekowisata berkelanjutan dan perhutanan social, restorasi ekosistem dan multi usaha kehutanan, dan Taman Nasional (TN) Sebangau untuk  pengelolaan ekowisata dan gambut yang berkelanjutan, sebuah inisiatif awal ini dapat menjadi pintu masuk untuk menarik investasi masuk.

123

Sesi diskusi peluncuran outlook investasi di Katingan yang dihadiri oleh kurang lebih 100 peserta baik secara daring maupun luring, membahas tentang kesiapan pemerintah Katingan dari sisi perencanaan dan investasi berikut juga tantangan yang dihadapi untuk mendongkrak masuknya investasi yang berkelanjutan, dari sisi tata kelola, pendanaan maupun inovasi dengan mempertimbangkan arus trend pasar global, terhadap keberlanjutan dan perubahan iklim.

 

Dinas BAPPEDALITBANG, Pemerintah Kabupaten mendahului sesi dengan menyampaikan kinerja  kabupaten terhadap realisasi visi Katingan Hijau, selama RPD 2024 – 2026, yang tertuang dalam penguatan infrastruktur, ekonomi masyarakat maupun perlindungan hutan dan lingkungan.   Sedangkan dari sisi investasi, Dinas DPMPTSP menjelaskan percepatan sisi perizinan yang telah didorong oleh Pemerintah Kabupaten yang selaras dengan visi Pemerintah Kabupaten. Namun, keterbatasan ruang gerak pemerintah menjadi salah satu tantangan dalam merelasiasikan investasi masuk ke Katingan.  “Persoalan utama, ruang gerak untuk aktivitas perekonomian baik masyarakat ataupun swasta. Lebih dari  80% status lahan adalah hutan jadi kendala. Sehingga realisasi investasi di Katingan masih kecil. Tapi saya yakin ini menjadi peluang yang dapat digarap.” Ujar Kepala Dinas DPMPTSP.

123

Martinus Nata, Senior Vice President PT Surveyor Indonesia, mengapresiasi peluncuran Katingan Investment Outlook, sebuah tawaran investasi  kepada pihak investor, yang memberikan kepastian regulasi, yang diikuti beberapa ekosistem inisiatif yang telah dibangun

“Kinerja pemerintah Kabupaten Katingan sudah terdokumentasikan dengan baik,  seperti yang tadi disampaikan oleh BAPPEDALITBANG dan juga Dinas PTMPSP.  Saya melihat pendekatan yurisdiksi (yang menjadi rujukan BAPPENAS) dapat menjadi jembatan untuk mendemonstrasikan pencapaian tersebut, sekaligus langkah awal untuk merespon permintaan pasar, salah satunya terkait regulasi keterlusuran bagi komoditas penyebab deforestasi, EU DR (European Union  Deforestation Regulation). Dengan, skema distrik yang berbasis konservasi dan inisiatif hijau dapat  Katingan memiliki peluang resiko rendah. Karena Katingan adalah daerah konservasi, dengan inisiatif hijau, artinya ada peluang dimana  komoditas dari sana sudah aman, sehingga  dapat menurunkan profile resiko. Untuk itu, pemerintah kota dan kabupaten dapat mendokumentasikan pencapaian kota atau kabupaten yang berkelanjutan dan inklusif dan berkontribusi terhadap SDGs, lewat I-SIM,  untuk mendapatkan profile atau gambaran yang lebih menyeluruh”.

 

Keterbatasan ruang gerak pemerintah yang disampaikan oleh Dinas PTMPSP sesungguhnya dapat menjadi peluang yang dimanfaatkan. PT RMU, selaku mitra swasta yang mendukung pemerintah Kabupaten Katingan memberikan contoh sebuah peluang sekaligus solusi untuk perlindungan hutan dan peningkatan ekonomi masyarakat. 

123

“Pengalaman kami di Katingan menunjukkan bahwa perlindungan hutan (konservasi) dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan berdampingan. Masyarakat diseputaran hutan berdaya lewat  perhutanan sosial sehingga mereka tidak melakukan konversi sebaliknya menjaga, karena penghidupannya tercukupi.  Saat ini, Sektor swasta bergerak menuju net zero sehingga semua kegiatan harus nihil karbon. Diperlukan karbon kredit untuk dekarbonisasi sehingga ada potensi karbon kredit untuk kehutanan. Namun tentunya hal ini tidak mudah diperlukan transparansi system dan penghitungan, dan seterusnya.    Kedepan, akan ada  peluang untuk Jurisdcitional-Based, dimana kredit karbon dilakukan di skala yurisdiksi, yang memerlukan tata kelola yang benar, dan transparansi. Dengan Investment Outlook, dan juga potensi profiling yang disampaikan oleh PT SI dapat menjadi langkah awal membangun transparansi, dan benchmarking di tingkat Kabupaten” ungkap Darsono, CEO PT Rimba Makmur

 

Dari sisi investasi dan pendanaan, pendekatan di tingkat kabupaten dilihat menjadi salah satu solusi di tingkat rantai pasok, hal ini disebabkan  kekhawatiran akan dampak perubahan iklim terhadap keberlangsungan bisnis dan juga investasi.

 

“Perhatian pasar, pendanaan dan investasi terhadap krisis iklim menujukkan sinyalemen yang positif dan semakin meningkat. Metriks keberlanjutan (sustainability, transparency) yang CDP kembangkan menjadi salah satu benchmark investor menganalisa dalam memberikan funding/pendanaan atau juga pinjaman. Apa yang Kabupaten Katingan kembangkan ini menjadi menarik – seperti yang disampaikan oleh Pak Dharsono dan Pak Martinus Nata, ini bisa menjadi profile identifikasi awal yang menjadi rujukan para investor kedepannya. Ketertarikan ini sebetulnya sudah tergambarkan dari scoring swasta yang terlibat dalam platform multi pihak, menghubungkan supply chain mereka terhadap inisiatif pemerintah dan dukungan pendanaan inovatif” ungkap Ibu Nur Arifiandi, Regional Lead Policy and Regulations, SEA – CDP.

Menarik benang merah dari apa yang disampaikan oleh panelis baik dari PT SI, PT RMU maupun CDP, sekaligus merespon tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten saat ini, skema pendanaan kombinasi (blended finance) dapat menjadi salah satu solusi untuk Kabupaten bertransisi ke pertumbuhan ekonomi hijau.  

 

“Salah satu strategi yang dapat diterapkan dalam mendorong terselesaikannya pembiayaan pembangunan di seluruh negara adalah skema blended finance. Tujuan dari skema ini adalah mobilisasi arus modal swasta kepada proyek yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan tetap memberikan pengembalian finansial kepada investor. Namun,  investor perlu memahami Kabupaten Katingan itu seperti apa,  sehingga Katingan Investment Outlook bisa menjadi langkah awal. Kedepannya, profiling seperti yang disampaikan Pak Nata bisa menjadi salah satu produk utuh dengan melibatkan pihak swasta atau lainnya.  Dari sana, kita bisa mereplikasi model kolaborasi seperti PT RMU, membuka akses ke investor atau pihak swasta lewat scoring system yang CDP gerakkan. TFA memiliki grup potensial investor yang dapat digerakkan untuk memberikan insight”   Ujar Rizal Algamar, Direktur regional Asia Tenggara, Tropical Forest Alliance, World Economic Forum (WEF).

 

Upaya Katingan dalam mendorong pembangunan hijau yang telah dipayungi oleh beberapa regulasi diharapkan menarik peluang investasi yang lebih berkelanjutan, dan Pemeritah Kabupaten siap untuk  memfasilitasi percepatan tersebut. 

“Kabupaten Katingan sangat terbuka dengan peluang investasi dan bersinergi dengan program pemerintah yang sekaligus dapat membuka lapangan kerja. Pemerintah Kabupaten mengawal, mendampingin dan melindungi. Sehingga dalam pelaksanaan melakukan investasi di Katingan merasa nyaman.  Akan mencoba membuka infrastruktur, jika perlu ditindaklanjuti” ujar PLJ Bupati Katingan menutup sesi peluncuran Katingan Investment Outlook.

 

Jurisdictional Collective Action Forum adalah forum dialog yang dilaksanakan untuk mengakselerasi upaya pemerintah daerah transisi menuju pembangunan hijau  lewat komitmen, inovasi dan penguatan ekosistem kerjasama dengan mengedepankan perlindungan ekosistem, produksi yang berkelanjutan dan masyarakat yang sejahtera dan inklusif.  Forum ini menjembatani pelaku bisnis, filantropi, partner pembangunan, bersama pemerintah daerah dan juga nasional untuk berbagi pengetahuan, pengalaman strategis dalam atasi persoalan di tingkat Kabupaten dengan model maupun solusi yang beragam. Bersama para mitra pendukung JCAF dan Pemerintah Kabupaten, Forum ini telah menghasilkan 18 Business Cases, 3 Policy Briefs dan 3 Investment Outlook yaitu dari Kabupaten Siak di Riau, Kabupaten Kubu Raya di Kalimantan Barat, dan Kabupaten Katingan di Kalimantan Tengah.